Pontianak,- Anggota DPRD Kalbar Katherina Lies meminta penyelenggaraan pendidikan informal perlu evaluasi dan audit lembaga independen. Menurut dia, program yang dilaksanakan dinilainya banyak gagal daripada berhasil. Seperti program penuntasan buta aksara atau program Kejar Paket A, kepala daerah jangan hanya menerima hasil di atas kertas saja. Tetapi coba turun ke lapangan melihat secara langsung kondisinya,” tegas dia, kemarin, di ruang kerjanya. Anggota Komisi D DPRD Kalbar ini mengatakan menemukan lokasi program Kejar Paket A di dapilnya, dimana pertemuan antara penyelenggara atau instruktur dengan peserta didik hanya satu kali setahun. Sebut dia, sedangkan hasil yang dilaporkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota selalu baik-baik saja. “Penyelenggaraan program pendidikan informal ini dilakukan oleh instansi terkait dengan mitranya. Dana yang dikeluarkan tidak sedikit untuk memberantas buta aksara maupun program pendidikan informal seperti sistim paket,” ungkap Katherina. Legislator dari PDS ini menyebutkan mengaudit berhasil atau tidak cukup gampang. Jelas dia, dimana dilaksanakan program disitulah tim mengaudit apakah peserta bisa membaca atau tidak, mengenal huruf atau tidak. “Semuanya akan dapat dilihat apakah instansi terkait melaksanakan tugas bersama mitranya secara serius atau tidak. Makanya, saya berpendapat perlu ada sebuah evaluasi dan audit untuk itu,” tegas legislator perempuan ini. Secara terpisah, aktivis PMII, Nurfitriansyah mengatakan beberapa rekan yang sempat KKN di kawasan pedalaman beberapa waktu lalu memang sempat menemukan masyarakat buta aksara. Sebut dia, mahasiswa yang KKN sempat memberikan pelajaran kepada warga di sekitar mereka praktek lapangan. “Kita sangat mendukung jika ada audit penyelenggaraan pendidikan informal yang hanya berhasil menurunkan buta aksara beberapa persen selama lima tahun. Uang negara yang dikeluarkan cukup besar untuk itu,” tegasnya. Dia mengharapkan ada lembaga independen dapat mendorong pengauditan tersebut. Sehingga, kata dia, ada transparansi penyelenggaraan pendidikan. “Mudah-mudahan, pemerintah daerah mau melakukan hal itu,” harap dia. (riq) <>
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Mengenai Saya
- kristiana ermawati
- Saat ini kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Mengambil jurusan Pend.Tata Niaga.
Label
Arsip Blog
-
▼
2009
(138)
-
▼
Maret
(35)
- KOMPETENSI TUTOR TERBATAS, PENDIDIKAN INFORMAL ALT...
- Pendidikan Layanan Khusus
- Masyarakat Harus Dukung Pendidikan Layanan Khusus
- Anak Pengungsi Atambua Butuh Pendidikan Layanan Kh...
- Penyelenggaraan Kelas Layanan Khusus (KLK)
- Sentra Pendidikan Layanan Khusus Ditambah
- Perlu Pendidikan Khusus Orangtua Usia Muda, Calon ...
- Advokat Semestinya Jalani Pendidikan Khusus
- Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Daerah Khusus
- Kerajinan Peraga Pendidikan Khusus Anak
- Pemerintah Lamban Atasi Pendidikan Khusus
- Pendidikan Keagamaan Hadapi Kendala Serius
- Asah Pendidikan Keagamaan Pada Anak
- Idul Fitri Media Pendidikan Keagamaan Kritis-Konst...
- Kenalkan Agama Sejak Dini pada Anak
- Pentingnya Pendidikan Keagamaan di Sekolah
- Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Anak Usia Dini Tanggung Jawab Siapa?
- Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ...
- Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini
- Posyandu, Harapan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan, Upaya Awal Pemberdayaan Masyarakat
- Pendidikan Informal Banyak Gagal
- Pendidikan Informal:PAUD Muslimat NU Berstandar In...
- Pendidikan Informal Akan Diintegrasikan
- PNF TUNJANG PENDIDIKAN NON FORMAL
- Peran Pendidikan NonFormal Di Daerah Konflik
- PENDIDIKAN NONFORMAL MASIH DIPOSISIKAN SEBAGAI PER...
- ANGGARAN PENDIDIKAN NON-FORMAL TAHUN 2008 NAIK
- Hadirnya Lembaga Pendidikan Non Formal, Suatu Upay...
- Makin Tinggi Pendidikan Makin Gampang Menganggur
- Kemajuan Pendidikan Tinggi, Sebuah Mimpi?
- Membedah Industri Pendidikan Tinggi
- SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP)
- Pendidikan jangka pendek, jangka panjang atau pend...
-
▼
Maret
(35)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar