Upacara peringatan 89 Pendidikan Tinggi Teknik Indonesia

3 Juli 2009, Sasana Budaya Ganesa ITB



Sidang Terbuka ITB yang diwarnai dengan peluncuran 2 (dua) buku, yaitu Buku Kenangan dan Buku Sejarah. Buku Kenangan, berisi kisah-kisah yang dapat mengharu-birukan perasaan kita tentang perjuangan para pengabdi ITB yang pada tahun ini berkesempatan mencecap usia lima puluh kampus tercinta. Pengalaman pribadi dan berbagai ungkapan kecintaan pada ITB mudah-mudahan dapat menyentuh perasaan generasi penerusnya untuk terus berjuang melanjutkan tongkat estafet pengabdian yang telah ditancapkan sebelumnya. Setiap generasi mengalami konteks peristiwa dalam ruang dan waktu yang berbeda; namun tujuannya tetap sama yaitu kebersamaan untuk terus melangkah dalam harmoni semesta; In Harmonia Progressio!

Buku lain bertajuk PERGURUAN TINGGI MENJADI (½ Abad Waktu ITB)? ; merupakan kumpulan catatan sejarah tentang berbagai peristiwa menarik yang sebagian belum pernah dipublikasikan. Catatan ini tidak sekedar sebuah deskripsi, melainkan berupa tafsir sejarah. Masa lalu disikapi sebagai gumpalan makna - yang ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dalam sivitas akademika ITB khususnya dan masyarakat pada umumnya -, bahwa betapa masa lampau itu sangat berarti untuk menunjukkan jalan ke masa depan.

sumber:http://www.itb.ac.id/dies50/upacara/

Anomali Pendidikan Tinggi Indonesia

Jakarta - Enam puluh tiga tahun sudah pendidikan tinggi Indonesia eksis dan berkembang di bumi persada ini. Dimulai dari hanya memiliki 200 orang mahasiswa saja pasca perang dunia kedua sekarang mahasiswa Indonesia telah berjumlah 4,3 juta dengan 155.000 dosen yang tersebar pada 82 universitas negeri dan 2.800 perguruan tinggi swasta (dikti.go.id).

Investasi di dunia pendidikan sejatinya merupakan bagian dari pengembangan intangible capital yang merupakan syarat dari suksesnya pembangunan suatu bangsa. Pertanyaan yang mendasar adalah sejauh mana pendidikan tinggi ini telah melahirkan manusia-manusia terdidik yang siap berkontribusi bagi kemajuan negeri?

Hari Pendidikan Nasional tahun ini kita rayakan di tengah situasi transisi politik yang sangat dinamis. Kebijakan lama bisa jadi berlanjut jika formasi pengelola kebijakan tidak berubah. Begitu juga sebaliknya. Transisi politik memberikan peluang untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam dunia pendidikan. Oleh karenanya Hari Pendidikan Nasional tahun ini mestilah menjadi momentum evaluasi nasional atas apa yang terjadi dalam dunia pendidikan tinggi kita.

Salah satu hal yang mesti dievaluasi adalah munculnya anomali dalam dunia pendidikan tinggi. Out put dari proses pendidikan yang terjadi ternyata memiliki deviasi yang cukup besar dari tujuan yang seharusnya.

Tidak sedikit lulusan pendidikan tinggi dalam suatu bidang tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul di bidangnya. Sehingga, kehadiran mereka sebagai sarjana di suatu bidang menjadi kurang bermakna bagi kemajuan bidang tersebut. Pada akhirnya menjadi kurang bermakna bagi kemajuan bangsa.

Hari ini kita menyaksikan mereka yang dididik untuk menjadi pelayan publik seperti di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, dan lain-lain justru tidak mampu melayani sesama dengan baik. Kita saksikan malah atribut brutalisme mereka dengan berbagai aksi kekesaran. Baik yang dilakukan diam-diam mau pun terang-terangan.

Bayangkan. Pelayanan seperti apa yang bisa diberikan ke masyarakat dengan pendidikan kekerasan semacam ini?

Hari ini kita menyaksikan mereka yang belajar ilmu-ilmu ekonomi setelah lulus justru banyak yang menjadi beban ekonomi. Bukan sebaliknya memberikan solusi ekonomi dengan pemikiran dan karyanya. Jumlah pengangguran sarjana dewasa ini melonjak drastis, yakni dari 183.629 lulusan pada tahun 2006 menjadi 409.890 lulusan pada tahun 2007 ditambah dengan pemegang gelar diploma I, II, dan III yang menganggur lebih dari 740.000 orang.

Hari ini juga kita menyaksikan mereka yang belajar Islam seperti di Universitas Islam Negeri (UIN) atau Sekolah Tinggi Islam malah banyak yang lebih tertarik (kalau tidak tergila-gila) untuk mengadopsi ideologi lain daripada mengembangkan dan melaksanakan kehidupannya berdasarkan nilai-nilai Islam. Bahkan pada titik ekstrim banyak di antara mereka yang justru anti terhadap berbagai atribut sosial maupun hukum yang bersumber dari Islam.

Anomali juga terjadi pada pendidikan pertanian, teknologi, maupun kedokteran. Hari ini kita juga menyaksikan mereka yang dididik untuk memajukan dunia pertanian seperti di institut maupun universitas pertanian malah banyak yang lari dari dunia pertanian.

Anomali atau deviasi yang terlalu jauh antara output yang seharusnya dengan output nyata ini tidak boleh berlanjut karena akan menyebabkan segala investasi di bidang pendidikan kita menjadi sia-sia. Pasti ada yang salah dalam proses pembelajaran yang terjadi di institusi pendidikan kita yang perlu ditemukan dan dibenahi bersama.

Sayangnya banyak pimpinan maupun pakar-pakar pendidikan tinggi kita yang menganggap deviasi ini sebagai suatu hal yang wajar. Bahkan, tidak jarang di antara mereka yang hobi berapologi di balik kata "dalam arti luas".

Misalnya seorang professor di sebuah pendidikan tinggi pertanian tidak merasa ada yang salah ketika lulusannya bekerja sebagai marketer di sebuah perusahaan otomotif. Sang profesor berapologi kalau mahasiswanya tetap bekerja di bidang pertanian. Namun, dalam arti luas karena petani juga butuh produk otomotif.

Perlu ada keberanian untuk mengakui adanya deviasi antara output yang diharapkan dari kurikulum pendidikan yang telah ditetapkan dengan output yang sebenarnya. Hanya dengan begitu kita akan mampu mencari jalan keluar untuk memperbaiki dunia pendidikan tinggi kita. Semoga!


sumber:http://suarapembaca.detik.com/read/2009/05/04/191224/1126155/471/anomali-pendidikan-tinggi-indonesia

Krisis Pendidikan Nonformal di Pengungsian

Krisis Pendidikan Nonformal di Pengungsian
Oleh ACHMAD SETIYAJI

 Bangsa Indonesia mengalami tiga kali peristiwa bencana yang mengakibatkan
jatuh korban jiwa dan harta benda dalam jumlah besar yakni gempa bumi dan
tsunami di kawasan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Sumatra
Utara, gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, serta
gempa bumi dan tsunami di daerah Pantai Laut Selatan.

Adapun yang patut dicermati dari ketiga peristiwa tersebut, ternyata antusias
masyarakat -- pada masa pascatanggap darurat-- terhadap para korban bencana di
lokasi pengungsian acap kali tidak optimal. Sebagian masyarakat cenderung
menggebu-gebu gairahnya untuk memberikan bantuan berupa dana dan barang hanya
pada masa tanggap darurat.

Selanjutnya, masyarakat terkesan kurang antusias memberikan bantuan tingkat
lanjut bagi para pengungsi. Bahkan tak jarang, ada sejumlah oknum masyarakat
yang datang ke lokasi pengungsian berperan mirip "penonton", dan menjadikan
para pengungsi "seolah-olah" merupakan objek foto dan gambar yang layak
diabadikan dengan menggunakan kamera foto maupun handycam.

Alhasil, para pengungsi yang "kehausan" ilmu pengetahuan dan "kelaparan" materi
pendidikan itu dibiarkan begitu saja. Demikian halnya, teriakan-teriakan para
relawan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan nonformal misalnya,
seolah-olah tak didengarnya.

Problem di lokasi pengungsian ini, ironisnya --berdasarkan pengamatan penulis
di tiga lokasi bencana yakni kawasan NAD, DIY dan Jateng, serta Pangandaran
Ciamis-- hingga sekarang belum ada solusinya yang kualitatif dan terpadu.

Keterbatasan dana, waktu, dan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan-- yang
diperankan para relawan serta instansi Tenaga Pendidik dan
Kependidikan-Pendidikan Non Formal (PNF) Depdiknas-- tampaknya kurang
diperhatikan oleh sebagian anggota masyarakat yang tidak mengalami musibah
bencana serta instansi terkait lainnya.

Di antara anggota masyarakat ada yang kurang tanggap terhadap perlunya kegiatan
pendidikan nonformal di lokasi pengungsian pada pascatanggap darurat. Ya,
termasuk tentang upaya menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bagi
aktivitas pendidikan nonformal.

Fenomena krisis pendidikan di lokasi pengungsian ini, tentu turut mewarnai
dunia pendidikan nasional yang sedang "terpuruk" kualitasnya sebagaimana
diungkap Wapres Jusuf Kalla.

Di depan peserta Rakornas Revitalisasi Pendidikan di Kantor Wapres, Jakarta,
Selasa (8/8), Jusuf Kalla mengatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
terancam akan terpecah di masa mendatang bilamana kualitas sumber daya manusia
berbeda-beda karena perbedaan kualitas pendidikan.

Pernyataan Jusuf Kalla ini tentu penting, mengingat sebagian besar SDM
Indonesia sekarang berada di lokasi pengungsian akibat bencana. Masa depan
mereka, jelas berkaitan erat dengan kualitas pendidikannya, baik formal maupun
nonformal.

Potret krisis pendidikan nonformal di lokasi pengungsian tersebut, setidaknya
tercermin dari realita tertatih-tatihnya para sukarelawan lembaga-lembaga
sosial kemanusiaan tatkala berkiprah di lokasi bencana di NAD, DIY, dan Jateng,
serta kawasan Pangandaran Ciamis.

Para sukarelawan mengalami kesulitan mewujudkan program pendidikan nonformalnya
secara sempurna, mengingat tingkat kesadaran masyarakat --korban bencana maupun
yang tidak terkena bencana-- tentang pentingnya pendidikan nonformal cenderung
minim.

Dalam konteks ini, pimpinan Gema Nusa, K.H. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym)
berpandangan, idealnya program pendidikan nonformal bagi para pengungsi korban
bencana seperti di NAD dilakukan secara sempurna. Misalnya, melibatkan
sebanyak-banyaknya potensi generasi muda setempat dan dilakukan secara kontinu,
serta memperoleh dukungan optimal dari berbagai pihak terkait. Bentuk
kegiatannya bisa berupa program pendidikan nonformal dan keterampilan yang
lebih beragam jenisnya.

Selain itu, diupayakan pula program kerja sama antara lembaga-lembaga
sosial-kemanusiaan dengan instansi terkait antara lain Depdiknas, terutama yang
benar-benar eksis dan memiliki perangkat aksi yang kualitatif di lokasi
pengungsian.

Di sisi lain, perlu ada kesadaran kemanusiaan dan keikhlasan di kalangan para
alumni perguruan tinggi untuk mengamalkan ilmunya mendidik masyarakat di lokasi
pengungsian. Ya, sangat dibutuhkan kehadiran dan peran optimal para tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan nonformal.

Betapa tidak, di lokasi pengungsian sangat diperlukan antara lain adanya tenaga
PAUD (pendidikan bagi anak usia dini), fasilitator desa binaan intensif (FDI),
instruktur kursus keterampilan, tenaga administrasi pendidikan, pustakawan,
narasumber teknis, dan tenaga lapangan dikmas di tingkat kecamatan.

Sungguh, untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan nonformal di lokasi
pengungsian korban bencana alam, maka diperlukan ketersediaan pendidik dan
tenaga kependidikan yang andal.

Secara institusional, tentunya Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Non Formal Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Depdiknas memiliki tugas dan kewenangan memenuhi kebutuhan mutu
pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal di lokasi pengungsian.

Direktorat Depdiknas tersebut, perlu menstimulus para sarjana untuk bersedia
amal saleh di daerah-daerah. Bahkan patut pula menstimulus Pemprov Jabar agar
bersedia menjadikan lokasi-lokasi bekas bencana alam sebagai tempat pelaksanaan
kuliah kerja nyata (KKN) para mahasiswa. Dengan upaya ini, mudah-mudahan
terwujudlah cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam UU No. 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.***

Penulis, wartawan Pikiran Rakyat Bandung

sumber:http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Krisis-Pendidikan-Nonformal-di-Pengungsian

REDIP sebagai Model untuk Meningkatkan Pendidikan Menengah Pertama

Jakarta, Selasa (8 Juli 2008) — Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Daerah atau Regional Education Development and Improvement Program (REDIP) dapat dijadikan model untuk meningkatkan pendidikan menengah pertama. REDIP adalah program sederhana, tetapi komprehensif yang memungkinkan sekolah dan kecamatan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri sesuai dengan aspirasi dan prioritas mereka sendiri. Meskipun sederhana, program ini dapat meningkatkan akses, mutu, dan manajemen secara bersamaan.

Program REDIP ini memberikan dana bantuan kepada sekolah dan tim pengembangan pendidikan kecamatan (TPK) sesuai proposal yang diajukan. Sekolah dan TPK bebas mengusulkan kegiatan apa saja sesuai kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Dengan menggunakan dana bantuan, sekolah dan TPK melaksanakan kegiatan yang diusulkan.

Sesudah menyelesaikan kegiatan, sekolah menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan lalu menyerahkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diperiksa. REDIP mendorong mengambil inisiatif dan mempertanggungjawabkan usaha sekolah sendiri dalam meningkatkan pendidikan dan berfungsi sebagai pengamat pasif.

Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Sekolah Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Kasubdit Kelembagaan Sekolah Dit.PSMP Ditjen Mandikdasmen) Depdiknas Yenni Rusnayani mengatakan, sejak 2005 Depdiknas telah mengadopsi program ini dengan bantuan teknis dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Program ini sampai 2008 telah dikembangkan di Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi mencakup 32 kecamatan dari sebanyak 391 SMP negeri dan swasta.

Yenni mengatakan, program REDIP, yang kemudian diubah menjadi program pengembangan SMP berbasis masyarakat (PSBM) sangat cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang menghendaki penyelenggaraan pendidikan melalui prinsip bottom-up, desentralisasi penyelenggaraan, dan partisipasi masyarakat. “Program PSBM memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh kepala sekolah dan juga memberikan dampak untuk peningkatan mutu pembelajaran,” katanya pada REDIP Workshop dan Expo di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (8/07/2008).

Kepala Seksi Perencanaan Subdit Program Dit.PSMP Ditjen Mandikdasmen Depdiknas Supriano mengatakan, hasil yang dicapai melalui program ini adalah terjadinya perubahan pada sekolah, kecamatan, dan masyarakat. Dia mencontohkan, manajemen di sekolah menjadi demokratis dan transparan, pihak kecamatan yang semakin proaktif kepada pendidikan, dan masyarakat lebih peduli terhadap pendidikan. “Orang tua mendukung apa yang dikembangkan oleh sekolah. Semua kegiatan di sekolah selalu dikomunikasikan dan pengembangan sekolah dibicarakan dengan orang tua murid,” katanya.

Dia menyebutkan, program REDIP Government (REDIP G) yang didanai 100 persen APBN sampai 2008 sudah mengalokasikan anggaran hampir Rp.45 milyar untuk tiga kabupaten yakni Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Selain REDIP G, kata dia, juga ada program REDIP Mandiri yang didanai oleh APBD, REDIP Pengembangan, dan REDIP Perluasan Pelaksanaan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Munthoha Nasuha mengatakan, implementasi program REDIP sejak 1999 dimulai dari dua kecamatan, kemudian berkembang menjadi sepuluh kecamatan, dan seluruhnya sebanyak 17 kecamatan. “Awalnya program difokuskan pada bidang manajemen sekolah dengan pola transparansi, sehingga semua rencana anggaran dipaparkan di papan dan di pintu masuk sekolah,” katanya.

Konsultan Nasional REDIP Winarno Surachmad, mengatakan, karakteristik Program REDIP adalah mudah, murah, tanpa resiko, dan low tech. “REDIP menjawab pertanyaan bagaimana mengembangkan pendidikan di daerah berdasarkan kekuatan dari bawah, tanpa duit, dan tanpa ahli,” katanya.

Ketua Tim REDIP-JICA Norimichi Toyomane mengatakan, indikator yang memperlihatkan bahwa program tersebut berhasil yakni, meningkatnya nilai Ujian Nasional, meningkatnya motivasi siswa untuk sekolah, meningkatnya motivasi guru dalam proses belajar mengajar dan juga motivasi dari kepala sekolah dalam memanajemen sekolahnya.

Sumber : Pers Depdiknas

sumber:http://www.e-smartschool.com/sptPendidikan/PeMen11.asp

Pendidikan Tinggi Belanda Memberlakukan Kebijakan Jamin Siswa Asing

Pemerintah Belanda memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi yang ditujukan untuk menjamin kualitas pendidikan tinggi di Belanda. Kebijakan baru yang disebut ”kode etik”, memberikan jaminan bagi siswa asing bahwa prosedur seleksi dan penerimaan telah memenuhi standar yang disyaratkan. Kode etik ini juga memberikan perlindungan dan jaminan kualitas bagi siswa asing, karena hanya universitas atau institusi yang telah menandatangani ”kode etik” yang diijinkan menerima siswa asing untuk studi di Belanda.

”Dengan kode etik ini, siswa asing termasuk siswa Indonesia akan memperoleh jaminan bahwa program yang dipilihnya telah memperoleh akreditasi dari pemerintah Belanda. Kode etik menuntut universitas untuk memberikan layanan terbaik bagi siswa asing dalam berbagai hal seperti standar akademis, kelengkapan informasi yang tersedia, petunjuk dan bimbingan yang benar, pengenalan budaya hingga persiapan keberangkatan. Perhatian khusus juga diberikan berkaitan dengan kedatangan pertama di Amsterdam, akomodasi dan hal-hal teknis seperti soal kedisiplinan, metode pengajaran dan penilaian yang berlaku selama masa studi,” demikian Ad de Leew, Direktur Netherlands Education Centre (NEC).

Fokus ”kode etik” pada pentingnya kualitas membuat pemerintah Belanda menjamin bahwa visa studi di Belanda hanya akan diberikan kepada siswa yang mendaftar di universitas yang telah menandatangani ”kode etik”. Daftar universitas yang telah menandatangani ”kode etik” dapat dilihat langsung oleh melalui website www.internationalstudy.nl. Universitas yang ada dalam daftar tersebut menawarkan program studi internasional yang telah terakreditasi. Komite nasional beranggotakan wakil-wakil dari organisasi pendidikan tinggi di Belanda telah dibentuk untuk mengawasi jalannya kebijakan atau kode etik ini.

Ad menambahkan,”Kode etik mengatur standar persyaratan minimum bagi semua siswa asing yang ingin studi di Belanda. Hal ini untuk memastikan agar setiap siswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Persyaratan ini diantaranya adalah nilai kemampuan bahasa Inggris untuk calon siswa program S1 dan S2 adalah TOEFL 550 atau IELTS 6.”

”Kode etik” yang berlaku sejak bulan Mei 2006, merupakan hasil kerja sama antara Kementrian Pendidikan, Budaya dan Ilmu Pengetahuan dengan Kementrian Luar Negeri, Kementrian Kehakiman Belanda serta beberapa organisasi yang didanai oleh Kementrian Pendidikan, Budaya dan Ilmu Pengetahuan Belanda, termasuk NUFFIC di dalamnya.

sumber:http://www.nesoindonesia.com/home/dalam-bahasa/arsip-berita/2007/pendidikan-tinggi-belanda-memberlakukan-kebijakan-jamin-siswa-asing/

Pemuda Indonesia Harus Kuasai Sains

Kalangan pelajar dan mahasiswa Indonesia harus menguasai sains yang merupakan dasar teknologi. Karena, teknologi adalah dasar bagi kemajuan bangsa.

Penguasaan sains hari ini adalah teknologi dan kemajuan bangsa Indonesia ke depan, kata Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat membuka secara resmi Olimpiade Sains Nasional (OSN) VII di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (9/8).

Menurut Wapres, tanpa sains tidak ada teknologi. Tanpa teknologi bangsa Indonesia tidak akan mencapai kemajuan. Karena itulah, apa yang dilakukan hari ini (OSN) bukan berbicara untuk hari ini. Tetapi kita berbicara untuk masa depan.

Pada acara pembukaan OSN VII itu hadir 1.278 siswa dari tingkat SD hingga SMA dari provinsi di seluruh Indonesia. Pada acara yang sama, 10 menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu turut mendapingi kedatangan Wapres.

Pada sambutannya, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan penyelenggaraan OSN merupakan suatu forum bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka di bidang sains.

Mereka yang mengikuti OSN merupakan siswa-siswa yang mewakili provinsi mereka yang dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan sejak tingkat sekolah sampai tingkat provinsi, katanya.

Mendiknas mengatakan OSN tidak hanya menghasilkan juara tingkat nasional tetapi juga menghasilkan pelajar yang akan mewakili Indonesia di tingkat internasional.

Ia menjelaskan, pada 2007 pelajar Indonesia telah menorehkan prestasi pada olimpiade sains dan matematika tingkat internasional.

Siswa SD Indonesia mendapat 10 emas, 13 perak, dan 22 perunggu. Siswa SMP dua emas, dua perak, dan tingga perunggu. Sedangkan, siswa SMA mendapat 23 emas, 12 perak, dan 14 perunggu.

Mendiknas juga menjelaskan, dari 51 medali emas yang dipersembahkan pada 2007, 35 medali emas dari kompetisi sains dan matematika.

Pada 2008, pelajar Indonesia juga menunjukkan banyak prestasi. Pada ajang Asia Mathemaics Olympiad for Primary School di Singapura mendapat lima emas. Pada Po Leung Kuk Mathematics World Contest di Hongkong mendapat lima emas, dua perak, dan satu perunggu.

Prestasi yang diraih pelajar Indonesia di tingkat internasional bidang fisika dan kimia pada tahun ini cukup banyak. Tidak hanya itu, mereka juga berprestasi di bidang seni. Rombongan Teater Tanah Air mendapat 11 penghargaan world best performance pada Festival Teater Anak Internasional di Moskow, Rusia.(Drd/OL-01)

Sumber: Media Indonesia Online

sumber:http://www.e-smartschool.com/sptPendidikan/PeMen19.asp

Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis TIK Diluncurkan

Semakin majunya era teknologi informasi dan komunikasi membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpikir keras agar pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak ketinggalan. Karenanya, Pemprov DKI mencanangkan Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Jakarta di dalam pendidikan SMA dan SMK Negeri. Pencanangan komunitas ini diluncurkan langsung Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta melalui pesan singkat kepada seluruh kepala sekolah yang hadir di Balai Agung, Selasa (14/10).

Kemudian Fauzi Bowo diberikan sebuah spidol oleh ROCI buatan seorang pelajar SMA Negeri di Jakarta. Spidol itu dipakai gubernur untuk menandatangi plakat yang disediakan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) DKI Jakarta. Setelah peluncuran ini, artinya pelajar SMA dan SMK DKI tidak ketinggalan dengan negara maju dan berkembang lainnya. Seperti di Korea Selatan telah ada Cyber Korea 2001, Jepang dengan e-Japan Priority Program, Malaysia dengan Smart School dan negara-negara Eropa yang membangun e-Europe.

Meski baru diluncurkan sekarang, sebenarnya kegiatan pendidikan berbasis TIK telah diawali dengan berbagai kegiatan sejak 2003 antara lain pelaksanaan sistem software administrasi sekolah (SAS) offline dan online pada 2004 dan 2006, dan pemberian fasilitas kepemilikan laptop bagi guru pada 2006. Selain itu penambahan perangkat dan jaringan terus dilakukan. Hingga saat ini seluruh SMA/SMK negeri dan lebih dari 70 persen sekolah swasta sudah tersambung dengan jaringan internet.

Komputer yang terhubung ke internet lebih dari 10 ribu unit, dan 100 sekolah terpasang hotspot, 200 ruang guru dilengkapi LCD. Sedangkan guru yang telah memiliki laptop ada sekitar 7 ribu guru. AKhir tahun ini diharapkan seluruh SMA/SMK swasta sudah terhubung ke jaringan internet. Saat ini, terdapat 116 SMA negeri, 62 SMK negeri, 346 SMA swasta, dan 606 SMK swasta. Seluruh SMA dan SMK Negeri, komputernya telah terkoneksi dengan jaringan internet. Sedangkan untuk SMA dan SMK swasta baru, 60 persen terkoneksi dengan jaringan internet. Saat ini hanya ada 200 ruang kelas yang memakai LCD Projector dari puluhan ribu kelas di SMA dan SMK negeri dan swasta di Jakarta.

“Suatu dosa besar, jika Pemprov DKI dan berbagai instansi pemerintah lainnya tidak bisa menyiapkan murid-murid dalam pendidikan berbasis teknologi” - Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta

Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta menekankan, pemanfaatan TIK untuk SMA dan SMK baik negeri maupun swasta, harus diarahkan untuk peningkatan dan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan dan daya saing, serta peningkatan akuntabilitas dan citra publik. “Suatu dosa besar, jika Pemprov DKI dan berbagai instansi pemerintah lainnya tidak bisa menyiapkan murid-murid dalam pendidikan berbasis teknologi,” katanya dalam acara Pencanangan Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Prov DKI Jakarta di Balai Agung, Selasa (14/10).

Karena, murid-murid SMA dan SMK harus siap menjadi basis pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan di masa mendatang. Sebab dengan TIK, secara langsung telah memengaruhi cara belajar siswa untuk mengolah berbagai informasi dari berbagai tempat. “Program ini bertujuan meningkatkan sektor informasi TIK terutama di bidang pendidikan yang akan menjadi kunci sukses negara di masa depan,” ujar dia. Hingga tahun ini, di DKI Jakarta telah ada 10 ribu komputer sekolah telah terhubung internet. Sejumlah sekolah telah dilengkapi dengan wi-fi dan hotspot.

Kendati demikian, terang mantan Wakil Gubernur era Sutiyoso ini, 30 persen SMA masih memiliki sistem komputer yang out of date dan perlu di-upgrade. 30 persen SMA dan SMK telah memiliki laboratorium komputer, tetapi 15 persen diantaranya laboratorium komputernya sangat minim sarananya.

Sementara itu, Margani Mustar, Kepala Dikmenti DKI menyatakan, pencanangan komunitas berbasis TIK ini merupakan upaya untuk membangun kultur yang memotivasi siswa agar mampu mandiri dalam berpikir dan belajar. Pencanangan ini merupakan wujud kolaborasi antara dinas pendidikan menengah dan tinggi, sudin dikmenti, sekolah, telkom, microsoft, oracle education foundation, one`s beyond dan yayasan yang berkecimpung dibidang pendidikan lainnya. “Target ke depan, setiap kelas ada LCD Projector dan komputer. Kemudian ada ruangan khusus untuk multimedia dan local area networking untuk memungkinkan pembelajaran online siswa se-Jakarta,” harap Margani.

Pencanangan Komunitas Pendidikan Menengah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bukan untuk menghilangkan sisi humanisme para siswa, melainkan hanya untuk pembangunan kultur pemanfaatan TIK. Untuk mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, maka masyarakat harus selalu dapat mengakses informasi. Dengan tersedianya infrastruktur TIK, sekolah harus membentuk jejaring antar institusi pendidikan agar dapat saling menukar pengetahuan dan sumber daya.(beritajakarta)

Sumber : dikmentidki.go.id

sumber:http://www.e-smartschool.com/sptPendidikan/PeMen29.asp